Gempa Jogja 2006 (4): Ironi

Jogja masih penuh duka. Gempa bumi yang menghantam sehari sebelumnya melumpuhkan sendi-sendi tubuhnya. Pipi mereka yang ditinggalkan masih basah oleh air mata.

Seluruh kegiatan terfokus untuk penanganan korban yang jumlahnya sudah mencapai ribuan. Informasi yang simpang siur kini bercampur dengan mitos dan gosip. Ada yang bilang gempa disebabkan letusan Merapi, ada yang bilang terjadi patahan kerak bumi, ada yang bilang gara-gara uji coba bom nuklir di pantai Selatan. Para ulama mulai menyalahkan perilaku masyarakat yang penuh dosa, aktivis lingkungan berargumen bahwa bencana adalah akibat perbuatan manusia sendiri, dan Ebiet G. Ade masih terus bertanya pada rumput yang bergoyang.

Posko-posko bantuan bencana mulai berdiri di sana-sini, lengkap dengan bendera warna-warni yang berkibar gagah ditiup angin. Mungkin kalo dilihat dari udara mirip medan Age Of Empire. Bantuan untuk korban gempa berdatangan dari segala penjuru, kemudian menumpuk di posko-posko itu. Tidak terkecuali di markas SAR.

Saya melihat tumpukan kasur berjumlah puluhan, mungkin ratusan, tersusun rapi di dalam gudang. Ratusan kardus mie instan dan bahan makanan lainnya tertata rapi di samping tumpukan kasur itu. Obat-obatan, beras berkarung-karung, selimut, semuanya bagaikan harta karun yang diberi nomor antrian untuk disalurkan. Beberapa orang yang bertugas mendata bantuan terlihat sibuk mencatat dan menyusun checklist. Semua sibuk. Gudang semakin penuh. Korban masih harus menunggu. Saya punya satu cerita tentang hantu birokrasi ini.

Posko itu adalah salah satu yang terbesar di Jogja. Maklum, sponsornya raksasa. Saat berkunjung ke situ, saya terkagum-kagum melihat fasilitas di dalam posko tersebut. Tempat tidur relawan berjejer rapi, terdapat dapur umum dengan perlengkapan full, listrik terus menyala non-stop dan mobil-mobil keren berjejer gagah di parkirannya. Gudang logistiknya? Penuh. Kasur, mie instan, beras, selimut, pakaian, tenda dome, velbed, snack, obat-obatan, dan lain-lain lengkap menumpuk hingga langit-langit. Jumlahnya sangat banyak, saking banyaknya sampai sebagian harus ditumpuk di luar, ditutupi terpal.

“Ini gak didistribusikan mas?” tanya saya.
“Belum mas, nunggu data dari mereka yang di lapangan biar kita tahu persis kebutuhan di setiap lokasi.”

Menunggu. Bahkan dalam keadaan darurat pun kita masih harus menunggu proses birokrasi yang makan waktu. Oya, yang tinggal di posko ini cuma relawan-relawan yang bergerak di lapangan saja. Para bos tinggal di hotel berbintang. Organisasi medis ini gaya hidupnya sangat mewah, misalnya kalo rapat harus di ruang meeting hotel bintang 5. Hayoo siapakah mereka?

Di lokasi-lokasi seksi, partai, LSM, yayasan superkaya, dan organisasi-organisasi lain berebut lahan. Lokasi seksi adalah lokasi yang paling banyak mendapat sorotan media karena merupakan daerah paling hancur. Pundong dan Bawuran contohnya. Semua membawa misi mulia: Meringankan beban korban gempa. Posko pengungsi didirikan dan dapur umum dibuka. Relawan memenuhi setiap tenda, menjadi babu untuk mereka yang disebut “korban.” Korban yang masih sehat wal’afiat, berdaya, dan siap diberdayakan, banyak yang hanya menjadi penonton.

Masalahnya, Jogja adalah kota dengan penduduk yang budaya Jawa-nya masih sangat kuat. Gotong royong adalah hal yang lumrah, dan masyarakat Jogja bukan masyarakat pemalas. Sayangnya sebagian besar relawan tidak melihat itu. Bagi mereka, korban adalah orang yang harus dibantu dalam segala hal, dari soal makan hingga tidur. Perilaku memanjakan korban oleh para relawan ini efeknya tidak baik. Korban gempa, yang saya maksud di sini adalah mereka yang masih sehat, adalah orang yang seharusnya terlibat dalam segala kegiatan tanggap darurat. Relawan adalah fasilitator, tapi masyarakat korban tetap menjadi motornya. Gara-gara relawan berlagak superhero, muncullah hal-hal “aneh” di lapangan.

Truk raksasa bermuatan logistik tiba di lokasi pengungsian sebuah desa yang hampir rata dengan tanah. Truk itu membawa ratusan kardus makanan instan, beras, dan obat-obatan. Ketika tiba, para relawan langsung menyambutnya kemudian bergegas menurunkan muatan. Beberapa mas-mas yang adalah penduduk desa tersebut cuma duduk memperhatikan mereka bekerja sambil merokok. Huft.

LSM-LSM idealis yang melihat fenomena ini kurang mendidik mulai memperkenalkan sistem pengelolaan bencana secara partisipatif. Mereka khawatir budaya gotong royong akan hilang. Masyarakat di daerah bencana diajak untuk bergerak bersama dalam menyelesaikan persoalan mereka mulai dari memilih lokasi kamp pengungsi, menyediakan fasilitas air dan sanitasi, hingga distribusi bantuan sesuai kebutuhan warga. Sayang, sistem ini kurang “menarik” bagi masyarakat. Kenapa? Karena saat mereka diajarkan bekerja tanpa dibayar untuk kebutuhan sendiri, mendadak kelompok-kelompok lain masuk dengan sistem “upah.” Yayasan A datang membawa material bangunan untuk renovasi rumah, menyerahkannya kepada kepala desa, kemudian “menggaji” mereka yang bekerja sebagai tukang yang notabene adalah warga desa itu sendiri. Ada yang lebih ekstrim, datang membawa material + tukangnya sekaligus. Kembali, warga menjadi penonton.

Ironis.